DPRD Kota Palu Kritik Keras Peluncuran Bus Trans Palu: Disebut Tanpa Riset dan Boros Anggaran
Agen Berita Palu– Anggota Komisi C DPRD Kota Palu, Alfian Chaniago, secara terbuka menyatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Palu tidak melakukan riset yang memadai sebelum meluncurkan layanan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Palu. Kritik pedas ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Palu yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD, Jl. Moh. Hatta, Palu Timur
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Palu, Rico AT Djanggola, ini menyoroti sejumlah masalah fundamental dalam pengelolaan transportasi publik di ibu kota Sulawesi Tengah tersebut.
Bus Trans Palu: Proyek Cacat Manajemen?
Alfian Chaniago menyampaikan kekagumannya pada mahasiswa IMM yang telah melakukan riset mendalam sebelum menyampaikan pandangannya. Hal ini justru menjadi bumerang bagi Pemkot Palu.
Data Boros: Penerimaan Rp390 Juta vs Operasional Rp1,8 Miliar per Bulan
Kritik Alfian bukan tanpa data. Ia mengungkapkan fakta mencengangkan yang membuktikan ketidak-efisienan proyek Trans Palu. Sejak beroperasi pada Januari hingga Juni 2025, total penerimaan dari bus ini hanya sebesar Rp390 juta.
Bus Trans Palu memang tidak dimiliki langsung oleh Pemkot. Layanan ini dikelola oleh PT Bagong Transport melalui skema kerjasama Buy The Service (BTS). Dalam skema ini, Pemkot membayar PT Bagong Transport per kilometer layanan yang disediakan. Skema ini, menurut Alfian, justru membebani keuangan daerah dalam jangka panjang.
Beli Bus, Bangun Halte, dan Kaji Ulang
Alfian tidak hanya mengkritik tetapi juga memberikan sejumlah saran konkret untuk menyelamatkan proyek transportasi publik ini.
Baca Juga: Kemenag dan Pemkot Palu Sinergi Garap Program Jumat Berimtaq untuk Pelajar
Selama ini, minimnya halte membuat masyarakat tidak aware dengan keberadaan bus Trans Palu. “Masyarakat tidak tahu di mana harus naik dan turun,” katanya.
Kedua, jumlah bus tidak perlu banyak. Alfian menilai dengan rute dan demand yang ada, enam hingga delapan unit bus sudah lebih dari cukup.
Ketiga, pembelian bus. Alfian menekankan bahwa skema sewa dengan PT Bagong Transport tidaklah ekonomis. Dengan anggaran sewa yang ada, Pemkot sebenarnya bisa mengalokasikan dana untuk membeli bus sendiri.
“Satu unit anggarannya sekitar Rp900 juta. Ngapain kontrak-kontrak, anggarannya bisa kita alokasikan ke pembangunan,” pungkasnya.
